Nekat Melakukan Pertambangan Tanpa Ijin, 3 Orang Warga Lombok Tengah NTB,Dipanggil Polisi

Buser Bhayangkara74

-Kepemimpinan Kapolres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) AKBP Irfan Nurmansyah dan Kapolsek Praya Barat Daya IPTU Jalaluddin ternyata mendapat sambutan dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat setempat.

Alasan warga karena pejabat Kapolres dan Kapolsek itu tidak mau berpihak kepada kejahatan.

Contohnya ada warga yang nekat melakukan pertambangan tanpa ijin di Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah langsung diberi himbauan dan peringatan.

Karena warga tersebut tetap melakukan aktivitas pertambangan tanpa ijin maka langsung polisi memberikan surat panggilan untuk didengar keterangannya.

Hal ini warga menilai sangat positif dan profesional, tanpa tebang pilih,tidak ada tawar menawar, langsung menindak tegas segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Walaupun Bumi ini runtuh hukum tetap ditegakkan.

Demikian dikatakan Advokat Senior Yakub, SH,kepada kepala Perwakilan Media Massa Nasional Cetak dan Online BUSER Bhayangkra 74 Jakarta Perwakilan NTB Muhammad Taqwa terkait warga Lombok Tengah yang dituding nekat melakukan galian / pertambangan batu/tanah tanpa ijin dari yang berwenang pada Sabtu (13/5/2023) di Mataram.

Advokat senior itu menjelaskan Lokasi kegiatan pertambangan liar tersebut dilakukan para pelaku bertempat di Dusun Jati, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah,NTB.

Menurutnya apapun alasan para pelaku bernama Sukriawan,(40) pemilik tanah . Mahna (42) pemilik alat berat/Bego dan Docok (30) selaku operator yang telah nekat melakukan kegiatan pertambangan galian batu/tanah tanpa ijin dari Pemerintah Provinsi NTB adalah perbuatan melawan hukum.

Tindakan dan perbuatan oknum tersebut telah nyata nyata menabrak Undang undang dan Peraturan yang berlaku dan harus ditindak tegas,tuturnya.

Undang undang telah mengisyaratkan bahwa segala bentuk kegiatan pertambagan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari yang berwenang.

Tidak boleh melakukan secara sembarangan, walaupun tanah milik sendiri, apalagi dilakukan atas nama perorangan, tidak dibenar menurut hukum.

Bahwa yang dapat melakukan kegiatan pertambangan harus berbentuk badan Hukum yang telah mendapat ijin untuk itu dari pemerintah dan memiliki modal usaha tegasnya.

Kegiatan para pelaku telah terang benderang merusak lingkungan hidup, karena membongkar isi perut bumi.

Dan harus ada terlebih dahulu Rekomendasi dari Bupati Lombok Tengah selaku kepala daerah.

Selain itu harus ada Rekomendasi dari Dinas ESDM, NTB. Dinas LHK.NTB serta pejabat lainnya. Berikut Dinas DPMPTSP akan menerbitkan ijin jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan undang undang dan peraturan yang berlaku.

Bahwa sebelum dinas terkait memberikan rekomendasi biasanya akan digelar rapat koordinasi para instansi terkait dan turut dihadiri pemohon.

Selain itu pemohon wajib menyusun UPL/UKL dan program kerja agar segala bentuk kegiatan dilokasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara Yuridis dan tidak merusak lingkungan hidup dan Jangan sampai menggangu hajat hidup orang banyak.

Lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan para pelaku adalah diatas tanah berbukit. Jika hujan lebat kendaraan tidak bisa lewat disana karena tanah liat berlumpur.

Berikut dibawah lokasi tersebut terdapat permukiman rakyat /rumah penduduk.

Ada persawahan penduduk dan jalan raya yang setiap saat dilalui warga pejalan kaki mau pun roda 4,roda 6 dan roda 2 menuju desa kuripan Lombok barat.

Dapat dibayangkan jika terjadi longsor,akibat dari galian liar tanpa ijin tersebut akan bisa membawa petaka. Korban jiwa dan bisa menimpa rumah penduduk.

Selain itu Kegiatan tersebut dapat merusak persawahan penduduk disekitarnya. Dan bisa merusak jalan raya yang telah diaspal mulus jika terjadi longsor. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab?.

Pemerintah Desa Teduh dan Pemerintah Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah terkesan membiarkan penduduk nya melakukan Kegiatan pertambangan tanpa ijin.

Pemerintah tidak ada melakukan sosialisasi. Akibatnya warga tidak mengerti. Buktinya warga melakukan pertambangan illegal.

Untungnya Kapolres Lombok Tengah melalui Kapolsek Praya Barat Daya konsekwen, berpihak kepada undang undang, merespon dengan bergerak cepat datang di TKP menegur dan menghimbau para pelaku agar segera mengurus ijin sesuai ketentuan undang undang dan peraturan yang berlku. Tidak boleh melakukan Kegiatan pertambangan tanpa ijin.

Akibat dari tidak mengindah kan himbauan Polres Lombok Tengah, melalui Kapolsek Praya Barat Daya, maka penyidik Tipiter Polres Lombok Tengah telah melayangkan surat panggilan kepada para pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Warga berharap agar penyidik segera memasang garis polisi dan menyita semua barang bukti berupa alat berat/bego milik terlapor.

Selain itu dapat pula menyita Dam Truk yang digunakan mengangkut sejumlah material tersebut.

Jika dipandang perlu segera amankan para terlapor jangan sampai melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi lagi perbuatannya dan atau setidak tidaknya para terlapor diwajib kan datang melapor tiap hari di Polres Lombok Tengah.

Pelaku beralasan untuk meratakan tanah dan menjual tanah/batu tersebut supaya bisa mendirikan rumah, jelas tidak dibenarkan hukum.

Karena pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. tidak akan memberikan ijin membangun dilokasi tersebut.

Karena berdasarkan perda no.7 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Lombok tengah.tahun 2011 -2031.

Dan dokumen revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten Lombok tengah tahun 2019 bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang dilindugi.

Selain itu lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk membangun rumah berdasar kan keputusan menteri ATR/BPN No.1589 /SK.02.01/X11/2021 tentang lahan sawah yang dilndungi (LSD).

Berikut pemilik tanah tidak ada mengurus IMB kepada pemda lombok tengah dan dipastikan Pemda akan menolak permohonn pemohon karena diarea tersebut adalah lahan LSD.

Menurut warga pelaku bernama Mahna pemilik alat berat/Bego dan Docok selaku operator, kerap melakukan aktivitas pertambangan liar dengan berpindah pindah tempat dan perlu diberi peringtan keras.

Warga berharap perkara tersebut diteruskan kekejaksaan untuk disidangkan di pengadilan negeri Praya, agar para pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Hakim demi kepastian hukum.

Ditempat terpisah pelaku sebagai pemilik tanah bernama Sukriawan, yang ditemui wartawan media ini ditempat kejadian perkara (TKP) mengakui melakukan penggalian tanah/batu untuk meratakan tanah supaya bisa membangun rumah tempat tinggal.

Hasil galian tanah dilokasi tersebut di jual dengan harga 100 ribu sampai 150 ribu rupiah per Dam Trak.

Sedangkan batu di jual dengan harga 200 ribu rupiah per Dam trek.

Berikut alat berat/Bego disewanya 200 ribu rupiah perjam. Ia mengaku telah melakukan aktivitas pertambangan tanpa ijin lebih kurang 2 minggu sebutnya.

Dirinya mengaku baru pulang kerja dari Malaysia dan akan kembali ke Malaysia selesai hari Raya Idul Adhan tahun 2023 ini tutupnya.

Ditempat terpisah Kapolres Lombok Tengah AKBP Irfan Nurmansyah melalui Kapolsek Praya Barat Daya Iptu Jalaluddin, didampingi Kanit Reskrim Aiptu Syukur Jayadi,SH membenarkan bahwa pihaknya sejak kejadian tersebut langsung turun kelokasi dan telah memberikan himbauan agar para pelaku tidak melakukan pertambangan tanpa ijin.

Kapolsek yang dikenal ramah dan santun itu menjelaskan kepada wartawan media ini bahwa perkara tersebut ditangani Tipiter Polres Lombok Tengah di Praya sembari Ia memperlihat surat panggilan kepada 3 orang pelaku. Kadusnya bernama Bagie telah dimintai keterangannya beberapa hari yang lalu ungkapnya.

Berikutnya para pelaku 3 orang itu diminta hadir di Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan pada hari Senin,15 Mei 2023 tutupnya.

Pihak pemerintah kecamatan hingga terbitnya berita ini belum dapat dihubungi.

Pihak pemerintah desa melalui Kadusnya bernama Bagie membenarkan bahwa dirinya telah memberikan keterangan dipolres.

Hasil pantauan wartawan media ini pada saat berada di TKP banyak Dam Truk yang mengantri untuk ambil batu/tanah di tempat tersebut.

Taqwa NTB